Sudah cukup banyak artikel dan pemberitaan yang menyebutkan bahwa pentingnya masuk kedalam sektor UMKM, bahkan pada pidato presiden awal tahun, secara tegas presiden meminta kepada pemilik modal dan perbankan untuk mengucurkan kreditnya pada sektor yang digadang-gadang menjadi sektor primadona dalam menghadapi krisis ini.

Berbagai pola dikemukakan dalam setiap seminar dan bahkan dijadikan unggulan program para kepala daerah, namun sepertinya masih ada dan jauh jurang pemisah antara harapan presiden Jokowi untuk mendorong perbankan masuk ke UMKM dan kenyataannya. Salah satu faktor atau mungkin keengganan pihak perbankan masuk mengucurkan modalnya dalam sektor UMKM ini  yakni :

1. Pelaku pendampingan ke UMKM

Salah satu faktor keengganan perbankan dalam menggelontorkan modal bagi UMKM tidak lain karena sifat UMKM itu sendiri yang pengelolahannya masih sangat tradisonal, dengan pembukuan tradisional , pengaturan keuangan yang belum stabil dan faktor alami lain UKM tersebut.

Disampaikan beberapa pendapat bahwa pola pendampingan harus dilakukan untuk membantu dan mengedukasi para pelaku UMKM agar lebih professional dalam pengelolahan, namun apakah hal itu bisa dilakukan, mungkin secara hitung-hitungan kasar sudah sangat terlihat berapa jumlah SDM dan waktu yang diperlukan bank untuk melakukan pola edukasi, sosialisasi dan bahkan mengajari pola cashflow untuk tidak macet.

Bank pasti berpikir efisien dan praktis, disamping sempitdan tipisnya keuntungan setiap kredit di yang diberikan pasti lebih memilih memberikan kredit nya kepada sektor korporasi.

Belum lagi bagi pelaksana pendampingan, rata – rata perekrutan pegawai bank adalah sarjana, pola piker kerja di bank dengan gaya professional dan berdasi akan tidak cocok bila dipaksakan harus masuk atau blusukan ke pasar-pasar melakukan edukasi atau pendampingan usaha. Berat bagi SDM bank untuk melakukan hal itu, harus ada perubahan paradigma dari sisi pihak perbankan dan regulasinya mungkin.

2. Regulasi atau aturan yang belum berpihak

Salah satu faktor mungkin aturan NPL yang mengikat bank, memang belum ada aturan secara khusus yang mengatur atau memberikan keleluasaan bagi bank yang memberikan kredit kepada UMKM untuk mengelola NPLnya.

Secara regulator juga masih masih memandang pemberian bunga rendah bagi sektor UMKM akan merusak struktur pasar kredit secara keseluruhan. Perlunya kejelasan aturan dan regulasi tentang kucuran kredit kepada UMKM agar pihak perbankan tidak mengalami dilematis dalam pengelolahan kreditnya.

Setidaknya penataan landskap perbankan dan UMKM harus dibedakan pengukuran nya agar ada kejelasan dan cara pandang yang sama dalam penilaian kinerja perbankan.

3. Proses penanganan kredit macet sulit

Hal klasik yang hampir muncul disetiap pengelolahan NPL  yakni pola penanganan kredit macet bagi UMKM, bayangkan jika kredit diberikan kepada korporasi maka jika terjadi kredit macet maka secara langsung dapat dilakukan upaya litigasi bahkan sita jaminan atau asset, dan kemungkinan hukum di Indonesia dapat mengakomodir seluruh persyaratan adminstrasinya.

Lain halnya dengan dengan pelaku UMKM, jika pelaku UMKM mengalami kendala kemacetan upaya litigasi akan sangat sulit ditempuh, beberapa bank yang bergerak di bidang UMKM ini menempuh cara lain, dengan musyawarah dengan pelaku UMKM untuk menyelesaiakan kreditnya , melakukan penawaran restrukturisasi, atau kembali mendampingi usaha pelaku umkm demi agar dapat melakukan kewajiban pembayaran angsuran.

Keterbatasan detail adminstrasi dan upaya sita jaminan menjadi mustahil dilakukan karena akan menyita cukup banyak waktu disamping masih eratnya unsur kemanusiaan yang terjadi di masyarakat kita.

Mungkin hal diatas yang menjadikan lambatnya proses pertumbuhan UMKM dan akses permodalan di Indonesia, masih cukup banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan akses permodalan dan masih cukup banyak juga jajaran direksi perbankan dan lembaga keuangan yang masih enggan memasuki rimba yang dipandang belum jelas ini.

Diperlukan langkah duduk bersama, dan mengatur kembali blueprint pengembangan UMKM di Indonesia bersama dengan blueprint pengelolahan UMKM bagi Perbankan untuk dapat mewujudkan mimpi bahwa UMKM dapat berkembang baik di indonesia untuk perekonomian kerakyatan.

Sumber :

  • www.kompasiana.com
  • Jurnal UMKM, Perpustakaan FE UI, Bisnis Indonesia, Tempo, Kompas, Litbang Kompas